DPT BERMASALAH DAN MASALAH DPT

Posted on Juli 6, 2009

0


Melihat tayangan televisi tentang perundingan antara dua kudu pasangan pilpres dan wapres, yang mempermasalahkan soal DPT pada pemilu kali ini, sampai jadi pusing sendiri dan akhirnya karena saking ramenya dua kudu bersitegang, mang jadi ketiduran nontonnya, mungkin karena saking serunya tayangan ini……

Mang sendiri kurang paham, dari DPT di daerah mana yang bermasalah, dan menjadi topik permasalahan bagi para kandidat peserta pemilu 2009 ini.

Salah satu tim sukses dari kudu JK-Win, telah mengklaim berhasil menemukan permasalahan soal DPT ini, dimana pada daerah Jakarta, telah ditemukan nama pilih tercantum untuk dua sampai tiga tps dalam dpt yang berbeda.

Alhadulillah kalo di daerah mang sendiri, terutapa di tps 12 kelurahan, kecamtan, kabupaten Ciamis, tidak ditemukan dpt yang bermasalah dan menjadi masalah buat tim sukses para peserta pemilu ini.

Memang kalo dirunut, pada pemilu kali ini, masalah dpt selalu menjadi titik lemah bagi KPU untuk menjadi sasaran empuk dari setiap kandidat atau calon, untuk menggugat karena hasil yang tidak sesuai.

Persoalah DPT seolah tidak akan pernah terselesai dan memuaskan semua pihak, dan selama itu pula DPT selalu menjadi masalah, bahkan hingga pelaksanaan pemilu berikutnya.

Tidak tau harus bagaimana lagi melakukan pendataan penduduk Indonesia agar bisa mencapai target paling tidak mendekat sekitar 70% dari kenyataan.

Pendataan penduduk yang merupakan cikal bakal dari penentuan DPT untuk pemilu ini, memang maish dicari dan terus dicari cara yang paling mudah dan efektif untuk bisa mendekati hasil yang sempurna.

Namun yang namanya pendataan itu, sendiri, terkadang banyak sekali menemukan kendala dilapangan yang akan mempengarhui hasil dari yang dicapai.

Kendala pendataan inilah yang terkadang tidak diantisipasi dengan baik, terutama oleh petugas pendata, dan utamanya juga oleh semua warga masyarakat dan aparat pemerintah yang melakukan pendataan tersebut.

Salah satu contoh, seorang warga di satu RT, tanpa sepengetahuan pengurus RT dan RWnya telah pindah ke tempat lain, meskipun anggota keluarga yang lain masih tetap menjadi warga di RT tersebut.

Pihak keluarga tidak segera melapor ke pengurut RT untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan yang merupakan anggota keluarganya, telah pindah tempat tinggal karena keperluan atau alasan tertentu.

Sehingga pihak keluarga perlu segera melakukan perbaikan data, terutama data Kartu Keluarga, agar nama anggota keluarga yang tercantum dalam KK tersebut dapat segera di hapus dan dinyatakan telah pindah tempat tinggal.

Namun karena pihak keluarga tidak melapor ke pengurus RT, maka data nama orang tersebut masih tetap ada dalam KK yang bersangkutan. Maka dalam DPT pun nama orang tersebut dapat muncuk kembali, walaupun yang bersangkutan telah pindah.

Anehnya lagi, anggota keluarga tersebut di tempat yang barunya, juga telah terdaftar sebagai pemilih, sehingga namanya tercantum dalam DPT di tempat yang baru tersebut.

Nah, kalo melihat kasus seperti ini, maka siapa yang salah?

Kesalahan pertama ada pada pihak keluarga yang tidak segera melaporkan bila ada anggota keluarganya yang telah pindah ke pengurus RT atau RW setempat.

Kesalahan kedua, mengapa juga pengurus RT tempat warga yang baru tersebut tinggal menerima warga baru tanpa adanya surat keterangan pindah dari tempat asalnya. Namun sudah dimasukan sebagai warga yang mempunyai hak pilih di lingkungannya.

Kealahan ketiga,karena tidak adanya system pendataan kependudukan yang sama dan seragam utnuk setiap daerah. sehingga dengan demikian akan mudah terpantau bila terjadi adanya pendataan secara double di tempat yang berlainan.

Kesalahan keempat, mengapa pada saat dibuatkan DPT sementara, tidak ada warga yang mengecek atau memeriksa namanya apa sudah terdaftar dalam dpt atau belum. Selain itu seharusnya salinan dpt sementara ini, harus disebarkan kepada petugas RT, untuk kemudian melalui petugas RT inilah baru diketahui bila ada kekurangan atau bila ada penambahan warga baru yang belum terdata.

Nah, jelas kalo seudah begini, DPT menjadi masalah, dan akan bermasalah dikemudian hari.

Hasilnya seperti inilah, menjelang pelaksanaan pemilu pilpres yang sudah tinggal dalam beberapa jam lagi kita laksanakan, banyak sekali ditemukan data kesalahan yang tidak segera diperbaiki sebelumnya.

Menurut KPU sendiri, pernah mengatakan bahwa mengakui adanya kesalahan dalam DPT tersebut. Tapi kok malah dibiarkan dan seolah-olah semua orang diam saja waktu itu.

Baru setelah jelang dekat-dekat pelaksanaan pemilu, semua ikut berbicara, semua saling menyalahkan, semua saling menuding, semua timbul rasa curiga,dan inilah yang menjadi akar permasalahan dalam setiap pemilu di negeri ini.

Jadi, adakah cara yang bisa memuaskan semua pihak agar masalah DPT ini bisa terselesaikan dengan baik?

Adakah kesadaran dari warga masyarakat untuk bersedia meluangkan waktunya bila dilakukan pendataan untuk keperluan sensus atau yang lainnya?

Sudah siapkah seluruh komponen aparat pemerintah dari pusat hingga ke desa untuk bekerja keras melakukan pendataan secara akurat dan benar sesuai kondisi dilapangan?

Permasalahan DPT adalah sesuatu yang sangat komplek dan rumit serta melibatkan semua unsur yang terkait didalamnya. Tidak dapat diselesaikan hanya 1×24 jam saja, juga tidak dalam hitungan minggu, tapi perlu waktu perlu perencanaan dan terlebih lagi perlu penataan kembali agar semua masalah ini tidak kembali muncul di pemilu berikutnya.

Terus bagaimna buat peserta pemilu Pilpres kali ini yang mengklaim harus ada perbaikan dari KPU soal  DPT yang bermasalah ini?

Sedangkan waktu sudah tinggal dalam hitungan jam saja untuk melaksanakan pemilu, dan perlukah semua DPT yang bermasalah ini harus ditunda, untuk kemudian diadakan pemilu sesi dua untuk DPT yang bermasalah saja?

Kalo saja pemilu sampai harus di tunda, seperti kata Gus Dur, dengan senang hati saya yang paling pertama berkata tidak atau menolak pemilu ditunda.

Sebenarnya bagi masyarakat sendiri permasalahan DPT ini tidak terlalu diambil pusing, kalo tidak ada dalam DPT yang sudah berarti tidak mencontreng itu saja, gitu saja kok repot sih.

Tapi hanya karena kerjaan dari tim sukses dari masing-masing pasangan calon pilpres dan wapres inilah yang memang tugasnya adalah untuk mencari celah kesalahan orang lain yang dianggap bisa merugikan kubunya, meskipun pada kenyataannya mungkin tidak seperti yang dibayangkan.

Yah, inilah demokrasi kalo kata pakar politik di Indonesia, masih seperti ini, terlalu dangkal dan masih jauh dari sebuah harapan.

Buat mang sendiri, masalah DPT ini tidak, ada masalah atau tidak, semua tidak berpengaruh… yang penting dah trima uang honor dari PPS, tinggal jalankan tugas nanti hari pemilu, ikuti petunjuk, selesai sudah… ga perlu repot……

Ngapain juga harus mikir yang lain, mang aja sudah banyak pikiran dan super repot…..weww……

Iklan