PLEASE DEEHH…DINAS PAJAK

Posted on Januari 30, 2009

3


Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 ini, ada sedikit kabar gembira khususnya bagi petugas TPS, karena mereka akan mendapatkan uang kehormatan yang lebih besar dari tahun 2004, tapi………..Sudah menjadi kebiasaan dan aturan yang ga tau dari mana, uang kehormatan bagi anggota TPS yang sebesar 300 ribu bagi ketua dan 250 ribu bagi anggota, pasti akan terkena sanksi pajak berupa potongan yang besarnya maksimal 15%.

Please deh…uang sebesar 250 ribu di potong pajak 15% jadi yang diterima hanya 215saja.

Ini sungguh tega, melebihin tega negara Isreal menyerang Palestina!

Yah…kenapa begitu? Mengingat nanti kerjanya anggota TPS bakal lebih repot dari hanya sekedar pilkada biasa saja. Mahal diperkiraankan anggota TPS bisa sampai subuh berada di TPS, untuk melakukan penghitungan suara.

Jelas ini melanggar ketentuan UMR, karena kerja lebih dari 24 jam, dan tugas yang begitu berat, melelahkan serta menjadi penentu sukses tidaknya pelaksanaan pemilu kali ini.

Please deh….sekali dalam lima tahun ga perlu ada pungutan pajak knapa?

Petugas TPS merupakan cikal bakal perolehan suara dalam suatu pemilu. Dari sinilah semua peroleh suara baik untuk partai maupun calon legislatif akan diketahui hasilnya.

Tapi petugas TPS juga adalah sumber dari semua beban masalah yang disalurkan mulai dari KPU pusat, provinsi, Kabupaten, hingga berujung di TPS.

Petugas TPS juga terkadang jadi sumber untuk mengadu domba akan perolehan suara dari masing-masing kontestan. Mereka menuding kalo petugas TPS tidak berlaku adil, tidak transparan, dan lebih celaka lagi kalo di tuduh telah berbuat curang.

Tapi semua orang yang berkepentingan dengan pemilu, selalu berusaha mencari petugas TPS untuk mengetahui hasil yang diperoleh di TPS bersangkutan.

Mulai dari petugas Pengawas, pemantau, bahkan dari perwakilan caleg yang mengutusnya untuk mencari informasi perolehan suara.

Kalo sudah begini, layakkah kalo petugas TPS yang hanya mendapatkan UANG KEHORMATAN sebesar 300ribu perorang, juga harus dikenakan pajak profesi sebesar 15%?

Paling tidak potongan pajak sebesar 10% bagi mereka yang memiliki bidang usaha atau menjadi pekerja swasta.

Please deh…hanya untuk petugas TPS ga perlu pake di potong pajak knapa?

Kalo nantinya hasil potongan pajak itu dikembali lagi ke TPS berupa insentif tambahan setelah pemilu, itu sih ga masalah…malah kita bersyukur banget.

Tapi, kemana larinya uang potongan pajak tersebut, kalo dihitung di seluruh Indonesia ini? Apa bentuk pengembaliannya kepada masyarakat? Ga jelas kan…..kita ga pernah tau kemana uang pajak itu larinya?

Buron kale yah…………..

Setahu saya, kalo kita punya penghasilan lebih dari 500ribu, baru dikenakan potongan pajak penghasilan sebesar 15%. Nah kalo petugas TPS yang hanya 300ribu, kenapa jug aharus di potong pajak? Please deh……..

Kalo untuk anggota KPU, dan semua jajaran di bawahnya ga masalah mereka di potong pajak, mulai dari KPU pusat, KPU provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, itu mereka wajar kalo di potong pajak, karena mereka mendapat bagian yang lebih besar lagi dari hanya petugas TPS.

Please deh…dinas pajak…tolong anda ngertiin kondisi petugas TPS ini. Mungkin salah satunya adalah petugas TPS tempat dimana anda akan melakukan pencoblosan nanti.

Please deh…..please…please…..jangan potong uang kehormatan kami!

Petugas TPS itu adalah masyarakat umum yang berada di tempat tinggal kita. Mereka kemungkinan besar berharap dapat menyambung hidup mereka dengan aktif sebagai anggota TPS.

Bagaimana juga nasib anggota TPS yang berada di pelosok-pelosok pedesaan bahkan sampai ke daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian.

Buat bapak-bapak yang dari ICW dan KPK, please deh….apa perlu melakukan pengawasan dugaan korupsi di TPS kalo uang kehormatan hanya sebesar 250ribu dipotong pajak?

Please deh..yang mo di korupsi di TPS itu apa? surat suara? bilik suara? sewa tenda? biaya makan? ATK? segel pemilu? atau apa………

Yang jelas petugas TPS adalah yang paling menderita dari pelaksanaan pemilu di negeri ini. Setelah selesai penghitungan, maka langsung saja mereka dilupakan.

Setelah seluruh pelaporan selesai di laporkan ke PPS, maka langsung saja mereka dilupakan. Semua perabot sudah dibereskan, semua tempat sudah dirapihkan kembali, dan besoknya TPS sudah tidak ada lagi, seolah-olah tidak pernah ada TPS di lokasi tersebut sebelumnya.

Please deh…..jangan potong pajak uang kehormatan kami!…please…please…..help me please………

Iklan
Ditandai: , ,
Posted in: Berita Pemilu