Akhirnya MK menolak gugatan dari pemohon sengketa pemilu pilres 2009 dan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak terbukti melawan hukum, sehingga dengan demikian hasil keputusan KPU dianggap benar dan sah.

Maka dengan demikian, pasangan calon Presiden SBY dan Budiono adalah pemenang dari pilpres 2009 dan pilpres hanya dilakukan satu putaran saja.

Sebelumnya dari kedua kudu yang melakukan gugatan, telah menyatakan bersedia menghormati keputusan MK hari ini dan menerima setiap kutupusan yang telah disampaikan.

Tapi benarkah mereka bisa menerima keputusan dari MK ini? bagaimana juga sikap dari para tim sukses yang sejak dari awal sangat berkeras untuk menuntut KPU dan menggugat hasil sidang pleno KPU ini.

Inilah sikap yang sipertnjukan oleh negarawan negeri ini, dengan berasalsan untuk membela kepentingan rakyat, dan membela yang kecil, maka mereka berani melangkah seperti ini ditengah panggung politik yang bernama dagelan politik indonesia.

Jadi sekarang kita bisa melihat siapa sebenarnya yang bersikap layaknya seorang negarawan itu? mereka ataukah rakyat?

Dengan keluarkan keputusan MK ini, maka berakhir pula polemik hasil pemilu yang sampai hari ini masih saja ada orang yang tidak bisa menerima hasil keputusannya.

Hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU dianggap telah sah dan benar, sehingga tidak ada lagi gugatan terkait hasil pilpres ini, dan dengan demikian maka tahap selanjutnya adalah pelantikan calon Presiden dan wakil presiden terpilih pada bulan oktober nanti.

Yah, kita lihat saja, pernyataan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh kedua kudu yang menggugat hasil keputusan KPU ini. Siapa lagi yang mau mereka persalahkan dalam hal ini, siapa lagi yang akan dijadikan kambing hitam dalam kasus sengketa ini.

Kita lihat sikap para negarawan negeri ini yang katanya mreka membela rakyat kecil, membela kepentingan rakyat atau lebih tepatnya lagi membela kepentingan kelompoknya dan pribadinya.

Akankah sengketa politik ini terus berlarut-larut, dimana semua pihak tidak dapat menerima apapun yang telah diputuskan oleh MK, karena mereka semua merasa yang paling benar, merasa yang paling berhak dan mereka semua merasa yang paling membela kepentingan rakyat.

Kita tunggu saja kelanjutan dari lakon politik Indonesia ini, mau seperti apa, dan bagaimana sikap mereka semua terhadap perkembangan yang terjadi saat ini?

Gile…ga benar…udah kacau negeri ini, hari ini MK akan mengeluarkan keputusan atas gugatan hasil Pilpres yang dilayangkan oleh peserta Pilpres 2009 dari pasangan yang merasa dirugikan.

Ada dampak yang bisa berpengaruh cukup besar bila ternyata hari ini MK memutuskan memenangkan gugatan hasil sengketa Pilpres ini dan mengharuskan KPU untuk kembali melaksanakan pemilu putaran kedua.

Gile aja kalo ini sampai terjadi….apa ga liat masalah waktu pelaksanakan yang kurang dari satu bulan, harus mempersiapkan agar pemilu putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 8 September 2009 nanti.

Tapi dilain pihak bila nantinya MK ternyata menyatakan bahwa hasil yang telah ditetapkan oleh sidang Pleno KPU dianggap benar dan sah, maka implikasinya juga bisa sangat rawan, dan mungkin akan terjadi berbagai tindakan yang bisa mengacaukan kestanbilan negeri ini.

Tapi yang paling ngacau dari semua ini, adalah sikap kenegarawanan dari pasangan calon Presiden terutama yang merasa dirugikan tersebut, tidak bisa menerima hasil yang telah ditetapkan oleh KPU.

Bahkan tim sukses dari masing-masing pasangan calon tersebut, juga telah membuat data masing-masing hasil peroleh suara menurut versi tim sukses masing-masing.

Tim sukses tidak punya sikap demokrasi yang mau mengakui kemenangan pihak lain. Tim sukses terlalu terpojok dengan slogan dan idealisme mereka untuk bagaimanapun acaranya pasangan mereka harus menang, tidak ada cara lain, dan yang lain harus kalah.

Tim mereka harus menang, atau tidak sama sekali, itulah tim sukses!!!!!!!!

Kita sebagai rakyat….sudah cukup jenuh dengan semua ini. Jenuh dengan intrik politik yang ga pernah ada habisnya. Cukup jenuh menonton tayangan dagelam politik Indonesia yang setiap lakon mempunyai peran dan tampil sebagai pemeran utama masing-masing.

Rakyat sudah jenuh kalo sekarang kita harus disuruh kembali datang ke TPS, untuk menentukan calon pemimpin negeri ini.

Lucu juga, pada saat kampanye salah satu pasangan calon mempunyai slogan yang sangat meyakinkan….” Kalau bisa satu putaran buat apa harus 2″

Tapi setelah hasil yang dikeluarkan oleh KPU dan dinyatakan secara resmi dalam sidang pleno, slogannya kembali jadi berubah……” Kalai masih bisa 2 putaran kenapa tidak?”

Edan bener….dari sini saja sudah jelah sikap plin-plan yang jelas tidak punya pendirian, ga bisa menjadi patokan dalam setiap ucapan dan perbuatan.

Dari sini saja rakyat sudah bisa menilai, layaknya calon seperti ini menjadi peminpin negeri?

Yang jelas kalo pemilu Pilpres ini harus dilakukan secara 2 putaran, maka akan keluar lagi biaya yang sangat besar, sementara rakyat sekarang butuh makan, butuh pekerjaan, butuh kesejahteraan, bukan dipakai untuk kesenangan para peminpin negeri ini saja.

Membela wong cilik, apakah memang seperti ini? Sementara sekarang rakyat sedang menderita, membutuhkan makan, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan sarana kesehatan yang memadai, semantara orang-orang diatas asyik bergelut dengan kepentingan mereka masin-masing dan membela hak mereka pribadi yang mengatasnamakan rakyat kecil atau wong cilik.

Padahal kami rakyat sudah jenuh dengan permainan politik semua ini, kami rakyat sudah ingin tenang menikmati hidup dengan apa yang telah kami dapatkan saat ini, janganlag rusak kehidupan kami, setelah kami sering di ganggu oleh teroris, masa sekarang kami harus di ganggu lagi oleh negarawan negeri ini?

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah usai dilaksanakan, sekarang tinggal menghitung hasil dan menunggu pengumuman resmi dari KPU tentang pemenang dari Pemilu tersebut

Tapi disinilah sebenarnya hal yang paling rawan dan paling dinantikan oleh setiap kontestan pemilu. Penghitungan akhir dari setiap TPS hingga ke tingkatan yang paling atas dan finalnya adalah hasil keputusan dari KPU pusat.

Baru beberapa jam selesai pemilu, sudah banyak diberitakan di media televisi, kalo ada indikasi kecurangan, indikasi pelanggaran pemilu dan tindakan lainnya yang dianggap melanggar Undang-undang pemilu.

Inilah hal yang paling rawan dan bisa menimbulkan tindakan kekerasan bahkan kerusahan dimasyarakat

Ada banyak berbagai indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat atao juga oleh para pelaku yang sengaja ingin membuat keadaan pemilu ini menjadi kacau dan merusak hasil pemilu

Tapi banyak juga para pelaku pelanggaran pemilu ini yang mungkin saja tidak mengetahui tentang aturan dan ketentuan yang ada pada undang-undang pemilu

Kedua kubu yang saat ini memperoleh hasil terkecil dari pemilu kemarin, telah sepakat untuk menindak lanjuti berbagai pelanggaran pemilu serta indikasi kecurangan atas hasil perhitungan pemilu dari data yang mereka mimiliki hasil temuan dari masing-masing tim suksesnya.

Pasti permasalahan pelanggaran pemilu ini tidak akan selesai dalam satu hari saja, dan pastinya juga akan saling menggugat dan mengajukan berbagai keberatan atas peroleh hasil yang dicapai, serta proses penyelesaian yang berbelit-belit dan panjang.

Berbagai indikai pelanggaran pemilu ini akan terus dicari dan dicari bahkan indikasi sekecil apapun akan tetap diangkat menjadi satu jenis pelanggaran yang amat besar dan berpengaruh terhadap hasil

Pihak yang tidak puas akan terus mencari-cari kesalahan sekecil apapun yang dianggap merugikan pasangannya. Baik itu kesalahan yang dilakukan oleh petugas atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat

Semua ini adalah upaya dari para peserta pemilu yang tidak puas atas hasil yang mereka peroleh, dan telah menanamkan rasa kecurigaan yang amat dalam terhadap hasil yang diperoleh sebagai sebuah rekayasa dan permainan untuk mempengaruhi hasil akhir pemilu ini

Tim sukses beserta relawan dari pasangan yang memperoleh suara kecil, saat ini sedang terus berusaha mencari-cari kesalahan yang terjadi hingga ke tingkat yang paling bawah dengan menerjunkan tim verifikasi untuk menemukan berbagai pelanggaran yang terjadi

Hasilnya seperti apa? Mari kita saksikan panggung pertunjukan Politik Indonesia yang sedang bermain dalam acara pesta Demokrasi Indonesia. Kita lihat siapa yang menjadi bintang panggung pertunjukkan tersebut?

Mari kita lihat siapa yang berteriak paling keras dan paling bertingkah atas hasil pemilu ini.

Baiklah bangsa ku, panggung pertunjukkan politik Indonesia sudah dimulai, anda dapat menyaksikannya setiap hari 24jam selama panggung tersebut masih banyak yang menontonnya….

Pertunjukkan politik is Begin….. show Time of Tim sukses………

Melihat tayangan televisi tentang perundingan antara dua kudu pasangan pilpres dan wapres, yang mempermasalahkan soal DPT pada pemilu kali ini, sampai jadi pusing sendiri dan akhirnya karena saking ramenya dua kudu bersitegang, mang jadi ketiduran nontonnya, mungkin karena saking serunya tayangan ini……

Mang sendiri kurang paham, dari DPT di daerah mana yang bermasalah, dan menjadi topik permasalahan bagi para kandidat peserta pemilu 2009 ini.

Salah satu tim sukses dari kudu JK-Win, telah mengklaim berhasil menemukan permasalahan soal DPT ini, dimana pada daerah Jakarta, telah ditemukan nama pilih tercantum untuk dua sampai tiga tps dalam dpt yang berbeda.

Alhadulillah kalo di daerah mang sendiri, terutapa di tps 12 kelurahan, kecamtan, kabupaten Ciamis, tidak ditemukan dpt yang bermasalah dan menjadi masalah buat tim sukses para peserta pemilu ini.

Memang kalo dirunut, pada pemilu kali ini, masalah dpt selalu menjadi titik lemah bagi KPU untuk menjadi sasaran empuk dari setiap kandidat atau calon, untuk menggugat karena hasil yang tidak sesuai.

Persoalah DPT seolah tidak akan pernah terselesai dan memuaskan semua pihak, dan selama itu pula DPT selalu menjadi masalah, bahkan hingga pelaksanaan pemilu berikutnya.

Tidak tau harus bagaimana lagi melakukan pendataan penduduk Indonesia agar bisa mencapai target paling tidak mendekat sekitar 70% dari kenyataan.

Pendataan penduduk yang merupakan cikal bakal dari penentuan DPT untuk pemilu ini, memang maish dicari dan terus dicari cara yang paling mudah dan efektif untuk bisa mendekati hasil yang sempurna.

Namun yang namanya pendataan itu, sendiri, terkadang banyak sekali menemukan kendala dilapangan yang akan mempengarhui hasil dari yang dicapai.

Kendala pendataan inilah yang terkadang tidak diantisipasi dengan baik, terutama oleh petugas pendata, dan utamanya juga oleh semua warga masyarakat dan aparat pemerintah yang melakukan pendataan tersebut.

Salah satu contoh, seorang warga di satu RT, tanpa sepengetahuan pengurus RT dan RWnya telah pindah ke tempat lain, meskipun anggota keluarga yang lain masih tetap menjadi warga di RT tersebut.

Pihak keluarga tidak segera melapor ke pengurut RT untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan yang merupakan anggota keluarganya, telah pindah tempat tinggal karena keperluan atau alasan tertentu.

Sehingga pihak keluarga perlu segera melakukan perbaikan data, terutama data Kartu Keluarga, agar nama anggota keluarga yang tercantum dalam KK tersebut dapat segera di hapus dan dinyatakan telah pindah tempat tinggal.

Namun karena pihak keluarga tidak melapor ke pengurus RT, maka data nama orang tersebut masih tetap ada dalam KK yang bersangkutan. Maka dalam DPT pun nama orang tersebut dapat muncuk kembali, walaupun yang bersangkutan telah pindah.

Anehnya lagi, anggota keluarga tersebut di tempat yang barunya, juga telah terdaftar sebagai pemilih, sehingga namanya tercantum dalam DPT di tempat yang baru tersebut.

Nah, kalo melihat kasus seperti ini, maka siapa yang salah?

Kesalahan pertama ada pada pihak keluarga yang tidak segera melaporkan bila ada anggota keluarganya yang telah pindah ke pengurus RT atau RW setempat.

Kesalahan kedua, mengapa juga pengurus RT tempat warga yang baru tersebut tinggal menerima warga baru tanpa adanya surat keterangan pindah dari tempat asalnya. Namun sudah dimasukan sebagai warga yang mempunyai hak pilih di lingkungannya.

Kealahan ketiga,karena tidak adanya system pendataan kependudukan yang sama dan seragam utnuk setiap daerah. sehingga dengan demikian akan mudah terpantau bila terjadi adanya pendataan secara double di tempat yang berlainan.

Kesalahan keempat, mengapa pada saat dibuatkan DPT sementara, tidak ada warga yang mengecek atau memeriksa namanya apa sudah terdaftar dalam dpt atau belum. Selain itu seharusnya salinan dpt sementara ini, harus disebarkan kepada petugas RT, untuk kemudian melalui petugas RT inilah baru diketahui bila ada kekurangan atau bila ada penambahan warga baru yang belum terdata.

Nah, jelas kalo seudah begini, DPT menjadi masalah, dan akan bermasalah dikemudian hari.

Hasilnya seperti inilah, menjelang pelaksanaan pemilu pilpres yang sudah tinggal dalam beberapa jam lagi kita laksanakan, banyak sekali ditemukan data kesalahan yang tidak segera diperbaiki sebelumnya.

Menurut KPU sendiri, pernah mengatakan bahwa mengakui adanya kesalahan dalam DPT tersebut. Tapi kok malah dibiarkan dan seolah-olah semua orang diam saja waktu itu.

Baru setelah jelang dekat-dekat pelaksanaan pemilu, semua ikut berbicara, semua saling menyalahkan, semua saling menuding, semua timbul rasa curiga,dan inilah yang menjadi akar permasalahan dalam setiap pemilu di negeri ini.

Jadi, adakah cara yang bisa memuaskan semua pihak agar masalah DPT ini bisa terselesaikan dengan baik?

Adakah kesadaran dari warga masyarakat untuk bersedia meluangkan waktunya bila dilakukan pendataan untuk keperluan sensus atau yang lainnya?

Sudah siapkah seluruh komponen aparat pemerintah dari pusat hingga ke desa untuk bekerja keras melakukan pendataan secara akurat dan benar sesuai kondisi dilapangan?

Permasalahan DPT adalah sesuatu yang sangat komplek dan rumit serta melibatkan semua unsur yang terkait didalamnya. Tidak dapat diselesaikan hanya 1×24 jam saja, juga tidak dalam hitungan minggu, tapi perlu waktu perlu perencanaan dan terlebih lagi perlu penataan kembali agar semua masalah ini tidak kembali muncul di pemilu berikutnya.

Terus bagaimna buat peserta pemilu Pilpres kali ini yang mengklaim harus ada perbaikan dari KPU soal  DPT yang bermasalah ini?

Sedangkan waktu sudah tinggal dalam hitungan jam saja untuk melaksanakan pemilu, dan perlukah semua DPT yang bermasalah ini harus ditunda, untuk kemudian diadakan pemilu sesi dua untuk DPT yang bermasalah saja?

Kalo saja pemilu sampai harus di tunda, seperti kata Gus Dur, dengan senang hati saya yang paling pertama berkata tidak atau menolak pemilu ditunda.

Sebenarnya bagi masyarakat sendiri permasalahan DPT ini tidak terlalu diambil pusing, kalo tidak ada dalam DPT yang sudah berarti tidak mencontreng itu saja, gitu saja kok repot sih.

Tapi hanya karena kerjaan dari tim sukses dari masing-masing pasangan calon pilpres dan wapres inilah yang memang tugasnya adalah untuk mencari celah kesalahan orang lain yang dianggap bisa merugikan kubunya, meskipun pada kenyataannya mungkin tidak seperti yang dibayangkan.

Yah, inilah demokrasi kalo kata pakar politik di Indonesia, masih seperti ini, terlalu dangkal dan masih jauh dari sebuah harapan.

Buat mang sendiri, masalah DPT ini tidak, ada masalah atau tidak, semua tidak berpengaruh… yang penting dah trima uang honor dari PPS, tinggal jalankan tugas nanti hari pemilu, ikuti petunjuk, selesai sudah… ga perlu repot……

Ngapain juga harus mikir yang lain, mang aja sudah banyak pikiran dan super repot…..weww……

Akhirnya hari yang dinanti oleh seluruh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi telah kita lalui bersama. Tidak ada gangguan, berjalan aman, tertib, dan semua pihak sudah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu di setiap tingkatan di masyarakat.

Setelah dilalui bersama, dan menjalani apa yang ditugaskan oleh negara untuk menjalankan pemilu ini dengan baik dan lancar, terbukti sudah.

Walaupun mungkin ada beberapa titik yang mengalami kesulitan atau kendala, tapi itu semua itu mebuat pelaksanan pesta demokrasi ini harus ditunda.

Tinggal sekarnag kita menungga hasil resmi dari pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak sebagai partai atau caleg yang memperoleh suara terbanyak, sehingga dapat berada di kursi DPR untuk mewakili aspirasi kita semua.

Siapapun pemenangnya, baik yang menang dan yang kalah, harus bisa menerima kondisi ini dengan lapang dada. Tidak perlu saling menyalahkan, apalagi saling menuding kepada lawan partai untuk saling menjatuhkan dan menjelekan yang pada akhirnya hanya akan membuat rakyat tambah menderita.

Para kaum Intelektual, janganlah terlalu mengkompori suasana yang ada ini, sehingga bisa menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat yang tidak akan pernah selesai sampai kapan pun

Kita semua sudah tau bahwa pertikaian kaum elite politik dan kaum Borjuis negeri ini hanya akan membuat rakyat tambah menderita, tambah sengsara, dan pemenangnya adalah mereka yang berhasil menindas rakyat sebanyak mungkin yang mereka bisa.

Tugas negara sebagai anggota KPPS sudah dilaksanakan, seluruh pekerjaan yang diminta dan harus – terpaksa – dijalani sudah dilaksanakan sesuai petunjuk yang sangat membingungkan.

Hasil perolehan suara untuk masing-masing partai dan pasangan caleg juga sudah didapat, setelah kesepakatan dari saksi yang hadir, maka sudah pula disusun berita acara sesuai perhitungan suara yang dilakukan.

Apapun hasilnya, siapapun yang memperoleh suara terbanyak, semoga bisa menerima kondisi ini dengan lapang dada. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu merasa kalah dan merasa jadi pemenang…. Tapi buktikan apa yang telah dijanjikan kepada rakyat, agar mereka yang telah memilih ini merasa senang atas pilihannya yang telah mewakili aspirasi warganya.

]]> http://shannypersonalblog.wordpress.com/2009/04/10/selesai-sudah-tugas-negara/feed/ 2 mang shanny logo-pemilu-1.jpg http://shannypersonalblog.wordpress.com/2009/04/08/katanya-sih-ini-dana-pemilu/ http://shannypersonalblog.wordpress.com/2009/04/08/katanya-sih-ini-dana-pemilu/#comments Wed, 08 Apr 2009 02:02:53 +0000 mang shanny http://shannypersonalblog.wordpress.com/?p=1783 ]]>

Jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu yang sudah dalam hitungan jam ini akan dilaksanakan, pada saat rapat pleno KPU, telah menetapkan besar dana untuk pelaksanaan pemilu, dan yang menjadiperhatian adalah pada dana operasional dan dana kesejahteraan petugas KPPS di lapangan.

Pada saat itu, setelah selesai rapat, salah satu anggota KPU telah menyampaikan kepada wartawan, bahwa untuk pelaksanaan pemilu kali ini, ada sedikit kenaikan biaya operasional dan uang kehormatan yang akan diterima oleh KPPS di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan oleh KPU, mengingat untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga yang mungkin akan terjadi pada saat pemilu atau selama tahun 2009 ini, sehingga wajar bila hal ini juga perlu untuk diperhatikan dengan memberikan biaya operasional yang lebih besar lagi.

Nah, pada hari Senin tanggal 6 April 2009 lalu, KPPS 14 Kelurahan Ciamis telah menerima dana operasional untuk pelaksanaan pemilu dan hasilnya adalah sebagai berikut ;

1. Honorarium Ketua,anggota KPPS dan Linmas Rp. 1.733.750
2. Kelengkapan TPS (sewa tenda,dll) Rp. 280.000
3. ATK Rp. 120.000
4. Konsumsi  Rp. 180.000
5. Total 2.313.750

Hanya sebesar itu dana yang diterima, tidak kurang dan tidak lebih. Mungkin kalo boleh di bilang kurang, angka terakhirnya Rp. 50,- tidak dihitung karena tidak ada uang kembaliannya…….

Hanya segitu Bos tidak ada lagi…. dan tidak akan pernah bisa tambah lagi…. cukup sudah, kalo cukup bagus, kalo kurang…. yah kacian deh loe……. sapa suruh mo jadi anggota KPPS………

Ok…. sekarang mari kita rinci lagi…..

Biaya untuk makan, anggaran hanya 180.000, tidak kurang tidak lebih titik

Anggota KPPS ada 7 orang di tambah Linmas (Hansip – red) 2 orang, jadi jumlah ada 9 orang. Tolong di hitung biaya segitu apa bisa untuk makan 2-3 kali, serta memenuhi kebutuhan seperti minum, kopi, dll….. coba tolong di hitung apa biaya segitu cukup untuk makan 9 orang?

Antisipasinya…… semua anggota KPPS dan Hansip, membawa makan masing-masing dari rumah, termasuk untuk kebutuhan seperti kopi, rokok,kue, manisan atau apa yang ada di rumah, dibawah masing-masing. Jadi nanti pas istirahat siang baru kita buka makanan masing-masing terus kita makan bersama, persis seperti anak TK…. itu antisipasinya……..

Itu baru dari satu sektor saja, sekarang kita lanjut ke masalah kelengkapan TPS, anggarannya 280.000

Mohon kepada pemilik persewaan tenda atau sebangsanya, apa dengan biaya segini cukup untuk menyewa tenda dengan ukuran 4×6 mtr, tolong apa dana ini cukup?

Nah, katanya KPU sudah memperhitungkan dana operasional ini yang disesuikan dengan kenaikan harga yang bakalan terjadi, tapi nyatanya…. sama sekali tidak ada perubahan…..

Uang kehormatan bagi anggota KPPS semua dikenakan potongan pajak 5%-10% sesuai PPh psl 21. Sehingga uang kehormatan bagi anggota yang seharusnya 200.000 setelah di potong pajak hanya menerima 190.000 saja. Sedangkan untuk ketua dari 225.000 setelah di potong pajak jadi hanya 213.000 saja.

Yang jadi pertanyaan, apa emang betul uang ini harus dikenakan pajak sesuai PPh psl 21? Terus uang hasil pemotongan itu dikemanakan dan untuk siapa? Apakah PPh psl 21 ini juga sudah melihat kenyataan dilapangan atau hanya prediksi dari para ahli hukum dan perundang-undangan saja, sehingga mereka akhirnya memutuskan harus dikenakan semua potongan pajak ini tanpa kecuali.

Untung uang kehormatannya 200.000 coba kalo hanya 100.000 setelah di potong pajak jadi hanya terima 90.000 dan pekerjaan bisa sampai lebih dari 24 jam, belum lagi harus menerima komplin dari warga, belum lagi harus menghadapi pekerjaan yang begitu banyak, harus sampai malam, bahkan ada yang rela sampai harus menahan sakit supaya kegiatan ini tetap berjalan lancar.

Ada yang bilang yah ikhlas aja …. emang sih ikhlas, tapi masalahnya bukan karena ikhlas ga ikhlas, karena kalo sudah begini kita pasti terima aja, berapapun yang kita dapatkan, tapi ini menyangkut masalah kurangnya perhatian dari pengambil kebijakan bahwa sebenarnya pelaksana yang langsung berhadapan dengan warg harus juga di perhatikan.

Mungkin karen kami ini adalah hanya warga biasa, bukan pns atau yang lainnya, maka pada akhirnya kami hanya mendapat embel-embel terima lah ini semua dengan ikhlas dan dimohon pengabdiannya untuk negara demi tugas negara dan demi untuk menyukseskan acara nasional ini.

Busyet dah…. kami hanya di iming-imingi seperti itu, berarti tenaga kami ini sangat kecil, tidak ada artinya, jadi mungkin pemerintah berharap agar petugas TPS ini semuaya adalah dari pns atau pegawai pemerintah, sehingga kalo mereka yang bekerja bisa diarahkan agar mereka mau menerima apapun kondisinya karena menyangkut kondite pekerjaan.

Karena itu, kalo saja ada caleg atau saksi dari partai atau dari DPD, yang protes terhadap hasil yang diperoleh di TPS, maka dengan senang hati kami akan menyerahkan semua tugas di TPS ini oleh saksi dan caleg….. biar mereka tau rasa gimana susahnya kami ini…..

Nah buat para caleg juga, jangan merasa anda saat ini sedang berjuangan untuk membela kepentingan rakyat…. padahal setelah anda terpilih nanti, jangan melihat tersenyum saja pada saat berpapasan di jalan, pasti tidak akan anda lakukan….. seolah-olah anda tidak kenal lagi dengan para pendukung anda…..

Katanya sih ini adalah hajatan lima tahun sekali, pesta demokrasi, pestanya bangsa ini, tapi apa iya seperti ini kenyataannya…..

Katanya sih ini adalah pemilu…..

Katanya sih pelaksananya adalah KPU……

Katanya sih ada perubahan untuk pelaksanaan pemilu……

Katanya sih ada perbaikan untuk pemilu ini……

Katanya sih….. capeee ddehhhhhhhhhhh!!!!!!!!

]]> http://shannypersonalblog.wordpress.com/2009/04/08/katanya-sih-ini-dana-pemilu/feed/ 1 mang shanny logo-pemilu-1.jpg http://shannypersonalblog.wordpress.com/2009/04/07/dunia-gaib-ikut-mengamankan-pemilu/ http://shannypersonalblog.wordpress.com/2009/04/07/dunia-gaib-ikut-mengamankan-pemilu/#comments Tue, 07 Apr 2009 05:41:45 +0000 mang shanny http://shannypersonalblog.wordpress.com/?p=1781 ]]>

Busyet dah….. ternyata memang pemilu di Indonesia ini, bukan hanya milik manusia saja, tapi juga alam gaib ikut berbicara. Mungkin inilah sejarah pertama kalinya di dunia ini, untuk suatu pesta demokrasi, melibatkan unsur alam Gaib didalamnya.

Mungkin inilah pemilu yang paling rumit, paling aneh, paling ribet, paling banyak aturan, dan masih serba palinggggggg lainnya yang masih panjang daftarnya…….

Tadi diberita siang di televisi nasional, diberitakan bahwa salah seorang paranormal di Indonesia, sudah menyebarkan sebanyak 5000 Jin untuk mengamankan jalannya pemilu nanti.

Wow… banyak bener yah…. sampai 5000 jin segala…. apakah segawat itu pemilu di Indonesia ini?

Sebetulnya kalo saja PBB membuat kreteria pelaksanaan pemilu yang paling lama, paling ribet, paling banyak aturan, paling banyak ketentuan untuk sha suara, paling banyak administrasi, dan paling besar potongan pajaknya, mungkin Indonesia bisa masuk menjadi yang nomor satu di dunia.

Selain itu, juga ternyata pemilu di Indonesia ini, mendapat perhatian khusus bukan saja dari negara-negara yang berkepentingan dengan Indonesia, tapi juga alam gaib ikut berkepentingan dalam pemilu ini.

Mungkin mereka juga berkepentingan untuk memilih presiden alam gaib sehingga nasib para mahluk ini bisa lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Jadinya mereka juga di tugaskan oleh manusia untuk ikut menjaga dan mengamankan pelaksanaan pemilu nanti.

Kalo diperhatikan, memang benar kok kalo pemilu di Indonesia itu ada unsur gaibnya. Mo bukti…….

• Orang yang sudah lama meninggal, tapi namanya tetap saja tercantum dalam DPT
• Hasil perolehan suara yang telah ditetapkan di TPS masing-masing, pada saat kembali melakukan penghitungan di tingkat desa, terjadi adanya penambahan suara bagi salah satu partai atau yang lainnya
• Daftar pemilihan yang belom berusia 17thn, tapi ternyata ada dalam DPT
• Pemilu yang lalu warga ikut mencoblos karena terdaftar pada DPT, tapi pada pemilu tahun ini, satu keluarga tidak terdaftar dalam DPT
• Berlindung dari PP 21, maka seluruh honor anggota KPPS wajib di potong pajak, dan uang hasil pemotongan hilang begitu saja tanpa bekas….
• Para simpatisan Caleg menuntut pemilu ulang karena ada indikasi kecurangan, padahal mereka sedang menyusun stretegi untuk menjatuhkan lawan yang didalangi oleh salah satu caleg yang kalah
• Para caleg yang sudah memperoleh kursi, mereka seolah lupa dengan janjinya, dan langsung berubah 180 derajat menjadi membela kepentingan diri sendiri, bukan lagi membela kepentingan rakyat kecil

Nah, masih banyak lagi keanehan dalam pemilu di Indonesia ini, mungkin salah satunya karena ada peran dari alam gaib yang mengatur ini semua atas perintah dari para kontestan pemilu itu sendiri

Pengamanan pemilu sendiri telah dilakukan oleh jajaran kepolisian dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan mengerahkan pengamana secara maksimal serta dalam jumlah yang cukup besar, demi agar terlaksananya pemilu yang damai, aman, tertib dan lancar.

Tapi menurut sebagian orang, pengamanan itu saja blom cukup, maka harus dikerahkan juga pengamanan dari dunia lain yang bisa menjaga dan melindungi pemilu ini dari pengaruh-pengaruh yang akan mengacaukan jalannya pemilu dan negeri ini…….

Mari kita lihat saja besok, satu hari sebelum pelaksanaan pemilu, menjelang pukul 18.00 atau selepas shalat Isya, maka suasana di kota terasa sepi. Apalagi menjelang pukul 22.00, pasti lebih sepi lagi. Aktifitas warga seolah terhenti, semua sedang waspada terhadap kemungkinan yang terjadi yang bisa menggagalkan pemilu ini.

Nah, sekarang bagaimana, apakah di daerah anda sudah disipakan pasukan alam gaib untuk ikut menjaga dan mengamankan jalannya pemilu nanti?

Pelaksanaan pemilu 2009 udah didepan mata, hanya tinggal hitungan hari saja, maka kita semua akan menentukan nasib bangsa ini. Hari ini akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa, sebagai bagian dari sebuah perjuangan untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik lagi.

Terlepas dari masih banyaknya kekurangan disana-sini, terutama dari pelaksana pemilu itu sendiri, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan hingga ke persiapan untuk TPS dan anggota KPPS.

Di daerah mang sendiri, khususnya kewilayah kelurahan Ciamis, persiapan untuk TPS baru dimulai kemarin.  Dengan di ambil sumpah ketua oleh PPS, maka secar resmi kita anggota KPPS sudah mulai bertugas untuk menyelenggarakan pemilu tanggal 9 April nanti.

Ternyata persiapan sekarang jauh berbeda dengan pemilu tahun 2004 lalu. Berkas formulir isian yang harus ditanda tangani oleh seluruh anggota KPPS, baik formulir C maupun yang lainnya, semua dalam jumlah yang sangat luar biasa.

Dan semuanya harus dan isi, di tanda tangani, serta data lainnya menyangkut pelaksanaan nanti.

Satu berkas formulir terdiri dari 13 halaman dan seluruhnya ada 30 buah buku yang harus diisi. Tapi itu hanya baru untuk DPD saja, belum untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II. Jumlahnya lebih banyak lagi.

Belum lagi harus mengisi form untuk surat pemberitahuan kepada warga tentang pelaksanaan pemilu tempat dan waktunya yang sudah harus diserahkan kepada warga paling lambat akhir 3 hari sebelum pelaksanaan.

Sungguh bukan suatu pekerjaan yang mudah, walaupun hanya menuliskan nama, no urut , No tps, desa, kecamatan, kelurahan dan Kabupaten, serta tanda tangan masing-masing anggota KPPS.

Dalam hal ini saja sudah jelas sangat melelahkan, dan pastinya nanti pada pelaksanaan, dijamin tidak ada satupun TPS yang bisa menyelesaikan perhitungan suara sebelum waktu pukul 16.00

Semuanya pasti akan lebih, bahkan bisa sampai malam hari atau juga sampai pagi hari. Apakah ini yang dinamakan bakti untuk negeri ku……………..

Pada bulan Desember tahun lalu, hasil keputusan rapat pleno KPU, telah ditetapkan bahwa honor bagi anggota KPPS akan ada kenaikan. Ketua menjadi 300rb, dan anggota 250rb.

Tapi kenyataannya tidak sama sekali…..

Dari tahun 2004 lalu dengan pemilu sekarang dalam hal honor tidak ada perubahan samasekali bahkankalo boleh dibilang tidak ada bedanya.

Sedangkan PP 21 tentang pajak, tidak bisa dirubah atau diperbaharui. Jadi walaupun honor yg kita terima adalah sebesar 225rb untuk ketua dan 200rb untuk anggota, akan dikenakan potongan pajak mulai dari 5% hingga 15%

Mari kita berandai-andai….

Bila honor ketua yang hanya 225rb di potong pajak sebesar 5%, maka yang diterima hanya 213.750 saja. Itu hanya dari satu orang hanya di tps saja. Kalo satu desa ada 30 TPS, maka uang hasil pemotongan itu ada sebesar 6.412.500.

Kalo dalam satu kecamatan ada 30 Desa/Kelurahan, maka uang pemotongan untuk ketua KPPS saja ada sebesar 192.375.000 untuk satu kecamatan saja.

Kemudian lagi, bila dalam satu Kabupaten ada 30 Kecamatan, maka uang hasil pemotongan honor sebesar 5% itu ada sebanyak 5.771.250.000

Nah, angka terakhir itu adalah angka hasil pemotongan pajak untuk ketua KPPS saja se Kabupaten. Itu baru pemotongan hanya sebesar 5%, kalo 15% pasti lebih besar lagi angkanya.

Akankah uang hasil pemotongan pajak ketua KPPS itu kembali lagi kemasyarakat?

Mang berani jamin, jawabannya adalah TIDAK!!!!!!!

Itu hanya baru dari segi honor saja,belom ke masalah teknis pelakanaan.

Salah satunya adalah berkas formulir isian yang sangat-sangat banyak dan perlu waktu untuk menulisnya

Belum masalah persiapan untuk membuat TPS yang harus dipikirkan dan direncanakan dengan baik

Hebatnya, semua persiapan itu baru bisa dilakukan setelah distribusi pelakaanan pemilu tinggal beberapa hari lagi. Paling lambat hari senini besok. Itu artinya hanya tinggal 3 hari lagi untuk persiapan, mengisi dan menandatangani berkas sampai kepada mengisi data untuk surat pemberitahuan kepada warga. Semua itu harus dikerjakan oleh KPPS.

Sementara pada juragan Caleg…. lagi asyik-asyik aja jalan-jalan tebar pesona kesana-kesini mencari perhatian orang dan simpatisan agar mereka dipilih.

Apakah mereka ada memikirankan nasib anggota KPPS? Apakah para caleg ini dalam setiap pemilunya menjanjikan ada perubahan untuk para petugas KPPS?

Sama sekali tidak ada, yang penting hasilnya, soal bagaimana teknisnya itu urusan KPU, caleg ga mo ikut-ikutan… dasar…….

Pemilu Legislatif tinggal beberapa hari lagi, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat yang paling bawah di desa dan tps

Sebagai penyelanggara pemilu, ajang 5tahun ini, merupakan satu bukti prestasi bahwa bangsa kita bisa juga menggelar pesta demokrasi secara langsung dalam menentukan nasib bangsa ini

Terlepas dari berbagai kendala yang dialami oleh KPU, adanya konflik penetapan DPT, distribusi surat suara yang masih belum merata dan kendal lainnya, Pemilu ini tetap saja harus dilakukan tepat waktu yaitu tanggal 9 April 2009

Rencana pemerintah menjadi tanggal 9 April nanti pada hari kamis menjadi libur nasional, juga adalah untuk memudahkan proses pemilihanagar dapat diikuti oleh seluruh warga negara indonesia dimanapun berada, serta membuat suasana pelaksanaan ini terasa lebih hikmad.

Bagi anda sendiri yang akan menggunakan hak anda untuk memilih calon pemimpin negeri ini, apakah sudah mempunyai pilihan yang pas dengan hati dan nurani anda sendiri

Siapakah yang akan anda pilih pada pemilu nanti? Ataukah anda tidak berniat untuk memilih para calon Legislatif karena anda merasa mereka tidak layak untuk mewakili aspirasi anda di DPR

Semua tergantung anda, karena itu adalah hak anda, tapi pastikan pemilu ini berjalan dengan tertib, aman, lancar tanpa ada gangguan apapun yang berupaya untuk memecah belah negeri ini.

Siapapun nanti yang terpilih, siapaun nanti yang memperoleh suara terbanyak, maka hendaknya harus benar-benar komit dengan apa yang di cantumkan dalam visi dan misi partai dan calonnya, sehingga bisa membawa aspirasi para konstuen agar menjadi negara ini lebih baik dari sebelumnya

Dan kepada para calon legislatif yang tidak memperoleh suara terbanyak, tidak perlu malu dan merasa gagal, justru anda harus bersikap menerima hasilnya dengan lapang dada dan berharap agar mereka yang berhasil bisa juga anda ajak untuk menjadi rekan sekaligus patner untuk memperjuangkan nasib bangsa ini

Tidak perlu menyalahkan pelaksana pemilu, tidak perlu juga menyalahkan system dan tidak perlu juga menyalahkan berbagai pihak, tapi terimalah  kekalahan ini sebagai bahan untuk introspeksi diri, mungkin memang inilah jalan terbaik bagi anda, semoga ada maksud dan tujuannya.

Bagi rakyat yang akan memilih, pastikan bahwa pilihan anda adalah yang paling tepat menurut anda, yang bisa mewakili aspirasi anda dan anda merasa bisa mempercayai calon anda sebagai pemimpin bangsa yang baik demi untuk kemajuan negeri ini

Masa kampanye blom berakhir, masa ada waktu untuk anda menentuka siapa yang akan anda pilih pada pemilu nanti.

Pastikan anda menggunakan hak anda ini dengan benar, sehingga suara anda tidak jadi sia-sia yang akan membuat anda rugi sendiri

Bila anda merasa seluruh caleg ini tidak sesuai dengan keinginan anda, maka teliti kembali, dan lihatlah dari dalam hati anda, karena pasti ada satu yang mengena menurut pemikiran anda. Hati yang akan berbicara……

Dari sekian puluh caleg, dan sekian puluh partai, pasti ada satu yang anda rasa cocok untuk anda. Tidak perlu disebutkan, tapi cukup ucapkan dalam hati dan biarkan pemikiran anda yang berbicara…..

]]> http://shannypersonalblog.wordpress.com/2009/04/01/sudahkah-anda-memiliki-calon/feed/ 1 mang shanny logo-pemilu-1.jpg bannerpemilu-4.jpg http://shannypersonalblog.wordpress.com/2009/03/25/15-hari-jelang-pemilu/ http://shannypersonalblog.wordpress.com/2009/03/25/15-hari-jelang-pemilu/#comments Wed, 25 Mar 2009 01:30:24 +0000 mang shanny http://shannypersonalblog.wordpress.com/?p=1764 ]]>

Tanpa terasa pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif negeri ini sudah semakin dekat, hanya tinggal 15 hari saja sejak hari ini, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda kalo kita akan melaksanakan pemilu, terutama bagi petugas TPS di daerah?

Sampai hari ini, mang sebagai anggota TPS di daerah mang, belum ada panggilan untuk sosialisasi atau penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pemilu kali ini.

Sampai hari ini juga belum ada berita-berita tentang pemilu baik dari tingkat desa (PPS) maupun dari tingkat kecamatan (PPK). Apa emang semua daerah seperti ini

Jelas kita sebagai pelaksana yang berada di ujung pelaksaaan pemilu ini, harusnya sudah mendapatkan penjelasan minimal informasi tentang persiapan pemilu ini, terutama yang terkait dengan TPS.

Siap yang salah kalo sudah begini?

Tidak bisa kita menyalahkan siap-siapa, karena memang seperti inilah nasib anggota TPS di pemilu ini. Hampir setiap pemilu para anggota TPS selalu kurang diperhatikan, bahkan terkesan diabaikan, sampai nanti jelang pelaksanaan sekitar satu minggu sebelumnya.

Memang begitu nasib anggota TPS di negeri ini, terutama dalam setiap pemilu, baik itu pemilu pilpre, legislatif, provinsi dan kabupaten.

Padahal kalo diperhatikan, justru berjalannya pelaksanaan pemilu ini salah satu komponen pentingnya adalah petugas TPS. Cobakalo seluruh petugas TPS di negeri ini mogok masal, lalu siapa dong yang akan menjadi petugas TPS untuk pelaksanaan pemilu?

Itulah mengapa banyak anggota TPS yang selalu mengeluh, merasa tidak diperhatikan, dan mereka merasa bukan bagian dari sebuah produk undang-undang yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilu ini.

Repot emang, tapi yah begitulah adanya…. petugas TPS boleh ada boleh tidak, toh kalo tidak ada petugas TPS juga pemilu ini tetap aja akan dilaksanakan…….

8 orang anggota TPS termasuk petugas Hansip, dengan honor yang pas-pasan dan diterima setelah DIPOTONG PAJAK sebesar 5-10%, semua ini harus mereka rela terima meskipun mereka harus bekerja hingga larut malam bahkan hingga esok harinya lagi.

Emang apa aja sih tugas anggota TPS itu?

Tugasnya banyak bahkan boleh dibilang dobel, dari mulai membangun TPS itu sendiri, emnyiapa sarana prasana, sampai harus mengisi dan menandatangai seluruh dokumen yang ada, termasuk semua amplok dokumen dan keperluan adm lainnya.

Setiap lembar dokumen harus ditanda tangani oleh seluruh anggota TPS termasuk hansip, mulai dari amplop surat suara hasil penghitungan, lembaran surat surat, lembaran blangko isian, lembaran kertas penghitungan suara, dan masih banyak lagi.

Belum cukup sampai disini aja, setelah selesai semua, anggota TPS bersama Hansip harus mengantarkan kotak suara ke PPS desa. Da di desa sebelum semuanya dinyatakan diterima harus di cek ulang lagi, diperiksa kembali seluruh kelengkapan, dan di hitung secara secat jumlah perolehan suara dengan sisa surat suara yang tidak terpakai.

Kalo disini ada kesalahan, maka harus dilakukan perbaikan pada hari itu juga, hingga seluruhnya dapat diterima oleh PPS desa.

Cape deh, kerja seperti ini, kok kayaknya pemilu di Indonesia itu ribet banget sih?

Padahal waktu pemilu di Amrik sana, sepertinya semua sudah berjalan dnegan baik dan proses pelaksanaan juga dibuat sederhana mungkin karena yang mereka butuhkan adalah hasil secepatnya.

Masih ada waktu sekitar 15 hari lagijelang pelaksanaan pemilu tanggal 9 April nanti. Mungkin untuk anggota TPS baru nanti sekitar tanggal 5 April baru ada informasi yang jelas, dan kalo sudah begitu maka mereka mau tidak mau harus sudah siap apapun kondisinya. Kamu ngerti ga!!!!!!!

Masa kampanye pemilu 2009 ini yang baru dimulai beberapa hari ini, terasa tidak begitu meriah seperti pada pemilu sebelumnya. Walau sudah berjalan 5 hari ini, tapi tetap saja antusias masyarakat terhadap kampanye ini biasa-biasa saja

Ini dibuktikan dengan tidak adanya aktifitas kampanye terutama di daerah yang mendapat perhatian dari masyarakat.

Kalo kata kang Dadang, tukang ojek saja sekarang mengeluh, karena tidak ada borongan dari partai untuk ikut kampanye. Ini berbeda pada pemilu sebelumnya tahun 2004 lalu, dimana para tukang ojek bisa memperoleh tambahan penghasilan dari peserta pemilu yang sedang berkampanye mencapai 50ribu sekali kampanye……

Itulah memang kondisi realita yang ada di Indonesia terutama dalam hal pemilu dan kampanye ini.

Selain itu dalam masa kampanye sekarang ini, sepertinya semuanya serba menakutkan, atau memang dibuat menakutkan oleh sebagian orang atau sekelompok orang.

Sehingga hal ini membuat masyarakat jadi kuatir kalo harus keluar rumah, karena mereka takut ketemu dengan rombongan peserta kampanye.

Banyak kejadian yang mungkin disebabkan oleh sikap dari para konstestan sendiri, yang membuat masyarakat jadi antipati terhadap peserta kampanye tersebut.

Sehingga pada akhirnya hal ini membuat suasana selama masa kampanye ini terasa lebih sepi dari biasanya. aktifitas ekonomi juga sedikit terganggu, bahkan boleh dibilang pasar sedang off dulu, menunggu masa kampanye selesai.

Hal ini ditambah lagi dengan adanya imbaudan dari pihak keamanan yang mulai mempertegas setiap ijin kegiatan yang diselenggarakan baik oleh instansi, swasta maupun hanya sekedar tingkat RT semata.

Untuk acara memperingati Hari besar Islam seperti Maulud Nadi, saja perlu mendap[at rekomendasi kegiatan dari tingkat yang lebih tinggi lagi, sampai ke tingkat desa dan kecamatan.

PAdahal dulu-dulunya tidak seperti ini, asal ada laporan kegiatan ke tingkat desa, maka acara sudah bisa diselenggarakan.

Secara nasional saja sudah ada korban kegiatan yang harus diberhentikan untuk sementara sampai acara kampanye dan pemilu selesai dilaksanakan.

Yah, apalagi kalo bukan ajang kompetisi sepakbola Nasional kita. Sekarang sedang off dulu sampai seluruh kegiatan kampenye selesai dilakukan.

Ini berdampak pula terhadap masing-masing tim, karena tentnunya mereka harus menjaga performence para pemainnya agar tetap prima menghadapi kompetisi yang begitu ketat ini.

Kompetisi Liga Sepakbola di Indonesia, sudah masuk dalam daftar kompetisi yang terpanjang dan terlama di dunia.

Kalo dinegara lkain kompetisi sepakbola nasional mereka ataupun profesional, dilakukan selama 6 bulan penuh, maka di Indonesia kompetisi sepakbola bisa berjalan lebih dari 1 tahun, bahkan 2 tahun musim kompetisi.

Apakah betul kegiatan kampanye pemilu di Indonesia ini sangat menakutkan dan menyeramkan bagi masyarakat?

Atau, apakah ini hanya sikap dari pemerintah dan aparat yang terlalu membesar-besarkan masalah, yang semuanya sebetulnya hanyalah bersifat kekuatiran saja, kalo-kalo terjadi sesuatu………

Bila melihat hal seperti ini, jelas semuanya hanya bersifat kekuatiran saja, takut kecolongan yerjadi musibah yang mengakibat ge-ger negeri ini.

Sehingga pada akhirnya semua bersikap protektif terhadap berbagai masalah atau indikasi keramaian di setiap sudut kota dan pelosok negeri ini.

Semua kegiatan di masyarakat yang melibatkan orang banyak dan dianggap mengandung unsur yang bisa menimbulkan keributan, maka semuanya ijin kegiatannya dilarang alias tidak diberi ijin selama masa kampanye hingga pemilu nanti.

Meskipun itu adalah acara turnamen adu Gapleh di pos Ronda, dan membuat kelompok orang lebih dari 5 orang berkumpul bersama, maka kegiatan itu harus dibubarkan dan dihentikan.

Kecuali mungkin kalo ada orang yang meninggal malam hari dan kita sebgai tetangga harus ikut berjaga di rumah duka dengan berkumpul bersama warga lain membantu keluarga korban bila diperlukan, mungkin ini tidak akan dibubarkan, karena memang acaranya berkumpul dalam rangka duka seseorang.

Khusus untuk acara pengajianpun hanya bolehsampai jam 10 malem. Mungkin nanti akan ada larangan juga untuk warnet tidak boleh buka lebih dari jam 10 malem.

Jadi kalo ada yang lagi main internet di warnet dan melebihi dari jam 10 malem, maka harus segera di tutup dan orang yang main harus segera dipulangkan.

Termasuk bus malam juga tidak boleh ada yang beroperasi lebihd ari jam 10 malam. Jadi mereka harus segera merubah jadwal keberangkatan busnya, supaya tidak sampai jam 10 malem.

Padahal waktu pengalaman pemilu 2004 lalu, hal ini tidak terlalu menjadi masalah. Malah mungkin kejadian-kejadian yang muncul pada saat masa tenang setelah kampanye aadlaah hanya sikap kekuatiran dari lawan partai atas tindakan atau upaya melakukan kampanyte terselubung dari seseorang yang memang dia tidak punya maksud untuk melakukan itu semua.

Hanya kekuatiran saja, tidak lebih. Bahkan selama masa kampanye pun, berbagai pelanggaran yang terjadi baik oleh partai maupun simpatisannya, tetap saja tidak bisa ditindak oleh aparat setempat, karema memang mereka tidak punya wewenang untuk itu semua.

Jadi jelas ini semua menunjukkan sikap kekuatiran yang berlebihan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Seolah-olah kampanye di Indonesia ini sangat menakutkan dan perlu ditangani secara serius oleh semua pihak.

Dan dampaknya masyarakat juga akan terkena. Mereka tidak bebas lalgi melakukan aktifitas di malam hari, atau bahkan sekedar untuk bepergian ke tempat-tempat hiburan.

Pastinya keramian itu hanya terjadi di kota-kota bsear saja. Kalo di daerah mungkin hanya di tingkat kabupaten saja yang daerahnya sudah lebih maju dari daerah lain.

Mungkin beginilah kalo di Indonesia, karena kalo tidak seperti sekarang ini, pastinya tidak akan ada dana yang mengalir dari pemerintah untuk mengantisipasi kegiatan pesta demokrasi ini.

Selamat masyarakat Indonesia ini masih bisa dipersulit, buat apa harus dipermudah…….selamat kondisi ini tidak ada yang protes…ngapain juga harus di rubah systemnya……..

Semua nyata, ini hanya ada di Indonesia………..

Hari ini tepatnya tanggal 16 Maret 2009, secara serentak di seluruh pelosok negeri digelar kampanye terbuka pemilu 2009 bagi seluruh peserta partai pemilu 2009, termasuk di kabupaten CiamisSeluruh partai peserta pemilu 2009 yang berada di Kabupaten Ciamis, hari ini serentak mengadakan pawai keliling bersama sebagai tanda dimulainya kampanye terbuka yang dijadwalkan hingga menjelang pelaksanaan pemilu 2009 nanti.

Tadi pagi serentak seluruh partai peserta pemilu beserta seluruh calon legislatif baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten ikut dalam iring-iringan pawai keliling di kabupaten Ciamis.

Hal ini sekaligus menandakan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat khususnya warga kabupaten Ciamis untuk mengingatkan dan juga menentukan pilihannya sesuai hati nurani dari masyarakat serta.

Masyarakat sekarang berhak untuk mengetahui apa dan bagaimana para calon tersebut, program kerjanya, visi dan misinya yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat luas.

Disinilah akhirnya para calon legislatif harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk mempromosikan program kerjanya, menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat luas dan berusaha untuk menarik simpati masyarakat agar mereka mau dan bersedia untuk memilih para calon legislatif tersebut.

Memang untuk pelaksanaan pemilu tahun ini, para calon legislatif betul-betul berjuang dengan dirinya sendiri, hanya ada dirinya dengan para pemilihnya yang dapat menentukan terpilihnya mereka dalam pemilu kali ini.

Walaupun mereka berada dalam urutan nomor yang besar, tapi itu tidak menjadi masalah, karena sekarang masing-masing calon bebas berjuang untuk memperoleh simpati dari warganya.

Sehingga istilah membeli kucing dalam karung, sekarang justru tidak berlaku. Tapi yang ada sekarang kita menentukan dulu pilihan, setelah cocok baru kita beli.

Artinya, bila kita sudah merasa cocok dengan calon legislatif kita, barulah kita memilih mereka untuk duduk dalam kursi DPR, dan berharap bisa menjadi jembatan yang baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hari ini tepat 30 hari menjelang dilaksanakannya pesta Demokrasi di Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2009. Sekedar untuk mengingatkan saja, kepada setiap warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya untuk menentukan nasib bangsa iniDitengah seruan untuk dilaksanakan Golput, bahkan lebih parah lagi ada pihak yang meminta agar Pemilu ini di undur, padahal tahapan pelaksanaan pemilu telah dijalankan, akhirnya KPU harus bisa menyelenggarakan pemilu ini tepat pada waktunya.

Proses pencetakan kertas suara sedang berlangsung, dan akan terus dipantau oleh KPU pusat hingga pendistribusiannya ke masing-masing KPUD di seluruh Indonesia.

Bahkan KPK pun ikut-ikutan sibuk mengawasi semua tahapan pemilu, dan langsung bertindak bila ada indikasi tindakan korupsi yang bisa merugikan negara. Korupsi sekecil apapun dengan alasan apapun, tidak ada maaf bagi KPK, tetap harus ditindak.

Tidak memperdulikan bagaimana mekanisme dilapangan, apa kesulitan yang ada di daerah, pokoknya kalo ada indikasi korupsi, maka itu wewenang dari KPK.

KPU sendiri tidak tinggal diam, disaat yang sudah hampir dekat ini, berbagai kesibukan mewarnai keseharian di KPU. Intensitas kerja jadi semakin tinggi, dan tingkat stress bagi karyawannya juga semakin tinggi.

Masih beruntung anggota KPU dan seluruh jajarannya, setelah selesai pelaksanaan pemilu masuk rumah sakit akibat kecapean. Dari pada harus masuk Rodeo oleh KPK…..bisa panjang urusannya….

Namun memang ada sedikit perbedaan antara pemilu tahun 2004 lalu dengan pemilu yang sekarang. Terutama dari segi minat dan antusias masyarakat menghadapi pesta demokrasi ini.

Mungkin karena masyarakat sudah terlalu jenuh, terlalu bosan dengan janji-janji tidak ada bukti, dan terlebih lagi karena mereka beranggap tidak ada perubahan sesuatu apapun yang membuat mereka bisa hidup lebih layak di negeri ini.

Selain itu, sosialisai tentang tatacara pemilihanpun dirasakan masih sangat kurang. Jarang sekali ada kegiatan sosialisasi terutama yang langsung ke masyarakat, untuk menjelaskan tentang tata cara pemilihan pada pemilu kali ini.

Iklan di media elektronik juga jarang, kalopun ada ditayangkan bukan pada jam prime time. Mungkin terkendala pada masalah anggaran, karena anggaran untuk pemilu sendiri baru bisa cair pada bulan Maret ini.

Karena memang APBN baru disahkan sekitar bulan Januari kemarin, maka otomatis proses pencairan dana juga baru bergulir pada bulan ini.

Repot memang, tapi begitulah adanya. Karena kalo tidak seperti ini, bukan negara Indonesia namanya.

Ingat! Tandai pilihan anda dan cukup hanya sekali saja. Ingat di tandai bukan di coblos. Tandai pada kolom nomor atau nama caleg saja, atau cukup tandai pada lambang partai saja. Pokoknya hanya ditandai, bukan di coblos!!!!

Untuk seluruh warga masyarakat, ingat, pada tanggal 9 April nanti, ayo datang ke TPS dan pergunakan hak anda untuk menentukan pilihan pada calon pemimpin negeri ini.

Jangan Golput…walaupun itu adalah hak anda, tapi marilah kita berpikir kedepan untuk lima tahun yang akan datang, kita tentukan nasib pemimpin negeri ini, sambil terus berharap agar ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk kita semua.

Buat para petugas TPS, persiapkan diri anda, terutama pisik, karena nanti pada saatnya, pasti kerja anda akan sangat sibuk tidak cukup setengah hari saja, bahkan bisa sampai pagi lagi anda terus berada di TPS untuk merekap hasil perolehan suara di TPS.

Meskipun uang lelah anda tidak seberapa dan tidak akan diterima secara utuh, akibat adanya pemotongan Pajak, maka terimalah hak anda itu dengan seikhlas-ikhlasnya, sambil berharap uang pemotongan pajak anda dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para petugas TPS anda tidak perlu takut kalo sampai harus mengorbankan tenaga dan dana pribadi anda. Karena menurut aturan KPK juga tidak ada larangan menggunakan uang pribadi untuk kepentingan bersama, terutama untuk agar jalannya proses pemilihan di TPS berjalan dengan lancar.

Tetapi kalo anda menggunakan dana dari operasional di TPS tidak untuk semestinya, maka pasti KPK dan ICW akan bercuap-cuap dan melakukan investigasi adanya kecurigaan tindak pelanggaran korupsi.

Nah, untuk petugas TPS, kalo anda tidak menggunakan uang operasional yang telah diberikan oleh KPU, maka tidak ada salahnya kalo anda mencari sendiri sponsor yang dapat membantu mengatasi permasalahan dana agar TPS anda sudah sesuai atau blom

Anda boleh kok mencari dana sendiri untuk keperluan di TPS anda, sehingga uang operasional dari KPU tetap utuh, maka dengan demikian anda terbebas dari pantauan KPK dan ICW.

30 hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan calon pemimpin bangsa yang semoga saja mereka bisa membawa angin perubahan yang positif bagi kita semua.

Sesuai hasil rapat dari KPU pusat, maka telah dikeluarkan Keputusan KPU no 115, tentang jadwal dan pelaksanaan kampanye pemilu 2009Berdasarkan keputusan tersebut, maka rapat umum bagi para konstestan pemilu 2009 dilakukan selama 21 hari, mulai tanggal 16 Maret 2009 hingga 5 April 2009.

Setiap harinya akan ada 4 parpol yang berkampanye bersamaan, disetiap provinsi dan kabupaten, kecuali untuk provinsi Bali ada 5-6 parpol yang berkampanye, dengan alasan di Provinsi Bali ada sekitar 7 hari keagamaan setiap minggunya.

Sedangkan untuk wilayah Nanggroe Aceh Darusalam akan ada 6 parpol setiap harinya yang berkampanye bersamaan.

Dengan telah ditetapkannya jadwal kampanye pemilu ini, maka setiap kontestan peserta pemilu wajib untuk mentaati segala ketentuan tentang kampanye, dan melaksanakan kampanye pada jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pula bahwa UUD Pemilu juga berlaku terhadap mereka yang telah melanggar ketentuan kampanye ini.

Kita sebagai masyarakat atau hanya sekedar simpatisan saja, juga perlu mengawasi jalannya kampanye ini agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu saja, kita juga berhak untuk melaporkan berbagai indikasi kecurangan selama pelaksanaan kampanye berlangsung.

Ini kita lakukan sebagai wujud kepedulian kita terhadap pesta demokrasi di negeri ini, juga agar para peserta pemilu itu sendiri menyadari kesalahan atau tindakan yang melanggar ketentuan dengan sendirinya akan segera di tindak oleh masyarakat kita sendiri.

Semoga pelaksanaan kampanye pada pemilu 2009 ini berjalan lancar, aman, tertib, tidak merepotkan masyarakat kecil, tidak merugikan orang banyak, dan terpenting kita bisa mengenal dan mengetahui para calon pemimpin negeri ini, lewat kampanye yang mereka lakukan.

Kampanye Damai Yes…..Anarkis No!!!!!

Download Keputusan 115/SK/KPU/Tahun 2009

Download Jadwal Kampanye

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui UU no 10 tahun 2008 pasal 84 ayat 2 huruf (k), bahwa seluruh peserta pemilu dilarang melibatkan yang tidak mempunyai hak pilih atau anak-anak dalam setiap kegiatan kampanye.Ketentuan ini berlaku untuk seluruh parpol peserta pemilu dan termasuk juga para caleg didalmnya. Karena itu kampanye apapun bentuknya dengan melibatkan anak-anak sebagai peserta kampanye, adalah dilarang.

KPU dalam hal ini juga harus dapat berlaku adil serta tegas menindak berbagai tindakan pelanggaran selama masa kampanye, termasuk dalam ketentuan tentang anak-anak sebagai peserta kampanye.

KPU harus berani bertindak, meskipun itu adalah partai besar yang mempunyai kekuatan masa cukup besar pula.

Tetapi tindakan KPU ini, belumlah cukup kalo tidak disertai dengan pemahaman yang cukup dari para kontestan itu sendiri, terutama para pendukung atau simpatisan yang fanatik.

Terkadang sering kita jumpai para simpatisan suatu partai yang akan menghadiri kamkapnye terbuka, mengajak serta anak dan keluarganya dalam kampanye tersebut.

Hal ini jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. KPU seharusnya juga membuat undang-undang untuk masyarakat luas, bahwa selama masa kampanye apapun bentuknya mereka dilarang membawa peserta kampanye yang belum mempunyai hak pilih atau anak-anak.

Jadi seharusnya undang-undang ini bukan hanya untuk parpol peserta pemilu saja, tapi juga untuk masyarakat yang baik sengaja ataupun tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanyenya.

Ini berdasarkan pengalaman mang sewaktu bertugas menjadi Panwaslu tingkat kecamatan tahun 2004 lalu.

Banyak warga masyarakat para simaptisan suatu partai, yang mengajak anggota keluarga atau juga anak-anak dalam kegiatan kampanyenya.

banyak juga anak-anak yang sengaja di dandani atribut parpol, sehingga mereka layaknya seorang dewasa yang sedang berkampanye.

Disini jelah terlihat, kalo ketentuan tentang anak-anak dalam kampanye ini baru berlaku untuk parpol peserta pemilu saja, bukan untuk warga masyarakat sebagai simpatisannya.

Demikian juga dalam setiap iklan layanan masyarakat atau iklan parpol, juga dilarang melibatkan anak-anak sebagai objek bidikan kameranya.

Hal inilah memang yang perlu kita ketahui bersama sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak untuk memilih. Kita juga punyai tanggungjawab moral kepada anak-anak kita, bahwa proses pendewasaan mereka terutama dalam pengenalan tentang politik di negeri ini, ada masa waktunya.

Biarkanlah anak-anak berkembang dengan sendirinya, tanpa kita sisipin berbagai hal tentang urusan orang dewasa, apalagi masalah politik yang memang rumit dan ngejelimet buat kita orang Indonesia.

Kampanye damai, kampanye tanpa melibatkan anak-anak, dan kampanye yang bersaing secara sehat serta mendidik.

Lanjutan dari pembagian daerah pemilihan DPR RI pada pemilu 2009, sekedar untuk diketahui oleh kita semua, karena walau bagaimanapun kita berhak mengetahunya, sebagai bukti kepedulian kita terhadap pemilu di negeri ini

Daerah pemilihan Bali, sebanyak 9 kursi meliputi daerah Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Bulengleng, Kota Denpasar

Daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat sebanyak 10 kursi meliputi daerah Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur
4. Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kota Mataram, Kota Bima

Daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur sebanyak 13 kursi, meliputi NTT I sebanyak 6 kursi, meliputi Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Alor, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai Timur. NTT II sebanyak 7 kursi meliputi daerah Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Timur, Kab. Rote Ndao, Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Timor Tengah Selatan

Daerah pemilihan Kalimantan Barat sebanyak 10 kursi, meliputi daerah Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Pontianak, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Ketapang, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya

Daerah pemilihan Kalimantan Tengah sebanyak 6 kursi, meliputi daerah Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kapuas, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Katingan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Gunung Mas, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya, Kota Palangkaraya

Daerah pemilihan Kalimantan Selatan sebanyak 11 kursi terdiri dari KalSel I sebanyak 6 kursi meliputi daerah Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong, Kab. Balangan. KalSel II sebanyak 5 kursi meliputi Kab. Tanah Laut, Kab. Kota Baru
3. Kab. Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru

Daerah pemilihan Kalimantan Timur sebanyak 8 kursi, meliputi Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kab. Tana Tidung

Daerah pemilihan Sulawesi Utara sebanyak 6 kursi meliputi daerah Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Kota Manado, Kab. Kota Bitung, Kab. Kota Tomohon, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Siau Tagulandang Biaro, Kota Kotamobagu

Daerah pemilihan Gorontalo sebanyak 3 kursi meliputi daerah Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara

Daerah pemilihan Sulawesi Tengah sebanyak 6 kursi meliputi daerah Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai, Kab. Morowali, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-una, Kab. Donggala, Kab. Toli-toli, Kab. Buol, Kab. Parigi Moutong, Kota Palu

Daerah pemilihan Sulawesi Selatan sebanyak 24 kursi, meliputi SulSel I sebanyak 8 kursi Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kota Makassar. SulSel II sebanyak 9 kursi meliputi Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Barru, Kota Pare Pare, Kab. Soppeng, Kab. Wajo. SulSel III sebanyak 7 kursi meliputi Kab. Sidenrang Rapang, Kab. Enrekang, Kab. Luwu, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Pinrang, Kota Palopo

Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara sebanyak 8 kursi meliputi daerah Kab. Buton, Kab. Wakatobi, Kab. Bombana, Kab. Muna, Kab. Kendari/Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Kota Kendari, Kota Bau Bau, Kab. Konawe Utara, Kab. Buton Utara

Daerah Sulawesi Barat sebanyak 3 kursi meliputi daerah Kab. Mamuju Utara, Lab. Mamuju, Kab. Mamasa, Kab. Polewali Mamasa, Kab. Majene

Daerah pemilihan Maluku sebanyak 4 kursi meliputi . Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru, Kota Ambon, Kota Tual

Daerah pemilihan Maluku Utara sebanyak 3 kursi meliputi daerah Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan

Daerah pemilihan Papua sebanyak 10 kursi meliputi daerah Kab. Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Jayapura, Kab. Nabire, Kab. Yapen Waropen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Paniai, Kab. Puncak Jaya, Kab. Mimika, Kab. Boven Digul, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Tolikara, Kab. Sarmi, Kab. Keerom, Kab. Waropen, Kota Jayapura, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Ndunga, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak, Kab. Dogiyai

Daerah pemilihan Papua Barat sebanyak 3 kursi meliputi daerah Kab. Fak-fak, Kab. Sorong, Kab. Manokwari, Kab. Kaimana, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kota Sorong

Sumber : UU no 10 tahun 2008 tentang Pemilu

Untuk mengetahui daerah tempat kita tinggal kita ini termasuk dalam daerah pemilihan mana dan alokasi kursi yang diperoleh untuk daerah kita yang mewakili di DRP RI, berikut adalah data lengkapnya…………

Sesuai keputusan KPU, bahwa daerah di Indonesia ini, terbagi dalam 33 daerah pemilihan dan dari setiap daerah pemilihan ini akan diperoleh kursi yang dapat mewakili calonnya duduk di DPR RI.

Daerah pemilihan tersebut adalah :

Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam, terdiri dari 13 kursi, yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam I sebanyak 7 kursi yang tersebar di 15 Kabupaten dan kota, meliputi : Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, kota Subulussalam, Kota Banda Aceh, Kabupaten Nagan Raya, Simeulue, Gayo Luwes, kota Sabang, Kabupaten Aceh Tenggara, Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya

Nanggroe Aseh Darussalam II sebanyak 6 kursi, meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara Bireun, kota Langsa dan Lhokseumawe.

Daerah Pemilihan Sumatera Utara, sebanyak 30 kursi, terdiri dari Sumatera Utara I sebanyak 10, meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan kota Tebing Tinggi

Sumatera Utara II sebanyak 10 kursi, tersebar di Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas

Sumatera Utara III, sebnayk 10 kursi terdiri dari Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kab. Simalungun, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kota Binjai, Kab. Langkat, Kab. Batubara

Daerah Pemilihan Sumatera Barat sebanyak 14 kursi, terdiri dari Sumatera barat I sebanyak 8 kursi, yang meliputi daerah Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kab. Solok Selatan, Kota Sawah Lunto, Kab. Sawah Lunto/ Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar

Sumatera Barat III sebanyak 6 kursi, meliputi daerah Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Koto, Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman

Daerah pemilihan Riau, terdiri dari 11 kursi, meliputi daerah pemilihan Riau I sebanyak 6 kursi, meliputi Kab. Siak, Kota Pekan Baru, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Bengkalis, Kota Dumai

Riau II meliputi Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Kampar

Daerah pemilihan Kepulauan Riau sebanyak 3 kursi meliputi daerah Kota Batam, Kab. Karimun, Kab. Bintan, Kab. Lingga, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang

Daerah pemilihan Jambi sebanyak 7 kursi terdiri dari daerah Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kab. sarolangun, Kab. Batang Hari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kota Jambi

Daerah pemilihan Sumatera Selatan sebanyak 17 kursi, meliputi Sumatera Selatan I terdiri dari Kab. Banyuasin, Kab. Musi, Kab. Musi Rawas, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau. sumatera Selatan II meliputi Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kab. Ogan, Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Empat Lawang

Daerah pemilihan Bangka Belitung, sebanyak 3 kursi meliputi Kab. Bangka, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kota Pangkal Pinang

Daerah pemilihan Bengkulu sebanyak 4 kursi meliputi daerah Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur, Kab. Seluma, Kab. Rejang Lebong, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Muko Muko

Daerah pemilihan Lampung sebanyak 18 kursi terdiri dari Lampung I sebanyak 9 kursi meliputi Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Barat
Kab. Lampung Selatan, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kota Metro

Daerah pemilihan DKI Jakarta sebanyak 21 kursi, terdiri dari DKI Jakarta I 6 kursi, meliputi Kodya Jakarta Timur, DKI Jakarta II 7 kursi meliputi Kodya Jakarta Pusat + luar negeri, Kodya Jakarta Selatan. Dan Daerah DKI Jakarta III sebanyak 8 kursi meliputi Kodya Jakarta Barat, Kodya Jakarta Utara dan Kab Adm Kepulauan Seribu

Daerah pemilihan Jawa Barat sebanyak 91 kursi, meliputi Jabar I 7 kursi meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi, Jabar II 10 kursi meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jabar III 9 kursi meliputi Kabupaten Cianjur dan kota Bogor, Jabar IV 6 kursi meliputi Kabupaten dan kota Sukabumi, Jabar V 9 kursi di Kabupaten Bogor, Jabar VI 6 kursi meliputi Kota Bekasi dan kota Depok

Jabar VII sebanyak 10 kursi meliputi Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi. Jabar VIII sebanyak 9 kursi meliputi Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Cirebon. Jabar IX 8 kursi meliputi Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Subang. Jabar X 7 kursi meliputi Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kota Banjar dan Jabar XI 10 kursi meliputi Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya

Daerah pemilihan Banten sebanyak 22 kursi meliputi Banten I sebanyak 6 kursi meliputi Kab. Pandeglang, Kab. Lebak. Banten II 6 kursi meliputi Kota Cilegon, Kab. Serang, Kota Serang. Banten III 10 kursi meliputi Kab. Tangerang, Kota Tangerang.

Daerah Pemilihan Jawa Tengah sebanyak 77 kursi, erdiri dari Jateng I 8 kursi meliputi Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang. Jateng II 7 kursi meliputi Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak. Jateng III 9 kursi meliputi Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati. Jateng IV 7 kursi meliputi Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen. Jateng V 8 kursi meliputi Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta

Jateng VI, 8 kursi meliputi Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kota Temanggung, Kota Magelang. Jateng VIII, 7 kursi terdiri dari Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen. Jateng IX 8 kursi meliputi Kab Cilacap, Kab Banyumas. Jateng X 7 kursi meliputi Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan

Daerah Pemilihan Daerah Khusus Jogyakarta sebanyak 8 kursi, meliputi daerah Kab. Kulonprogo, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta

Daerah pemilihan Jawa Timur sebanyak 87 kursi, terdiri dari Jatim I, 10 kursi meliputi daerah Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo. Jatim II, 7 kursi meliputi daerah Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo. Jatim III sebanyak 7 kursi, meliputi kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo. Jatim IV sebanyak 8 kursi meliputi Kab. Lumajang dan Kab. Jember. Jatim V sebanyak 8 kursi meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang.

Jawa Timur VI sebanyak 9 kursi meliputi Kab. Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kab. Blitar. Jatim VII sebanyak 8 kursi meliputi daerah Kab. Pacitan, Kab.Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Magetan, Kab. Ngawi. Jatim VIII sebanyak 10 kursi meliputi daerah Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kab. Mojokerto. Jatim IX sebanyak 6 kursi meliputi Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban. Jatim X sebanyak 6 kursi meliputi Kab. Lamongan dan Kab. Gresik. Jatim XI sebanyak 8 kursi meliputi daerah Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep

Kemarin hasil rapat pleno KPU, telah menentukan berbagai langkah penting yang mungkin menjadi polemik saat ini yaitu tentang pengesahan surat suara pada pemilu 2009 nanti.Berdasarkan hasil rapat tersebut, telah ditetapkan bahwa selain tanda centang yang membuktikan bahwa suara tersebut sah. Juga diberlakukan tanda silang, garis mendatar dan coblos pada pilihan nama caleg di surat suara.

Hal ini dilakukan oleh KPU untuk meminimalkan perolehan suara yang tidak sah, akibat salah dalam melakukan pemberian tanda pada surat suara.

Jadi dengan demikian, memberi tanda centang pada no urut caleg adalah sah.

Kemudian memberi tanda silang pada nama caleg itu juga sah, demikian juga dengan hanya memberi garis lurus pada nama caleg tersebut juga dianggap sebagai suara yang sah. Termasuk didalamnya dengan mencoblos salah satu caleg pada partai tersebut juga adalah sah.

Tapi kalo anda tidak mau bingung, dan belum tau siapa yang akan anda pilih, maka tinggal anda pilih saja nama partai. Cukup anda beri tanda centang, atau tanda silang, atau tanda garis lurus atau juga di coblosnya gambar partai tersebut, maka suara anda sudah dianggap sah.

Memang ini merepotkan, bukan hanya kepada para pemilih saja, tapi tentunya juga kepada petugas di TPS yang terutama dalam penghitungan suara.

Jelas ini semua akan membuat kerja menjadi tambah berat, beban tambah besar, tapi dengan honor yang sangat minim jauh dari UMR….nah…loh..larinya ke masalah gaji kan……………..

Baik pokoknya bagi kita mengetahui mana yang dianggap sah menurut ketentuan KPU, maka itulah yang harus kita ikuti dan menjadi pegangan kita dalam menentukan pilihan nanti.

Paling tidak suara kita tidak menjadi tidak sah, hanya karena salah dalam memberikan tanda pada caleg yang kita pilih.

Tenang saja, pemilu masih sekitar 2 bulan lagi, dari sekarang masih ada waktu untuk anda mengenal masing-masing caleg, baik melalui media cetak, elektronik maupun lainnya, sebelum akhirnya anda menentukan pilihan yang sesuai menurut hati dan nurani anda.

Dengan adanya ketentuan UU pemilu yang baru, dimana masing-masing caleg akan memperoleh kursi berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka sekarang para caleg berusaha untuk mempromosikan dirinya agar mendapat perhatian dari simpatisan pemilih.

Lihat disekitar kita, banyak poster-poster yang bergambar caleg dengan lambang partai serta nama dan no urut dalam daftar pemilihan.

Belum cukup itu saja, media internet juga tidak luput dari incaran para caleg yang mengerti teknologi, dengan memanfaatkannya untuk memperkenalkan dirinya kepada para pengguna internet atau juga masyarakat luas.

Sudah jelas hampir semua media offline dimanfaatkan betul untuk mempromosikan caleg, mulai dari kalender, buku, majalah, koran, stiker, poster, spanduk, baligo, dan lain-lainnya.

Tidak cukup itu saja, para caleg juga mempromosikan dirinya lewat berbagai media elektronik, seperti pasang iklan di televisi, pasang spot iklan di radio, pasang iklan kolom dimedia cetak, dan lain-lain lagi.

Pokoknya segala upaya dilakukan oleh para caleg untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas, agar diketahui dan dikenal oleh banyak orang sambil berharap memperoleh hasil yang sebaik mungkin sehingga mereka mendapat jatah kursi yang diharapkan.

Tapi belakangan, sepertinya semua ini sudah mulai salah kaprah, kebablasan dan tidak terarah. Kenapa demikian, karena dari media promosi yang ada tersebut, hampir semuanya memasang foto, nama dan no urut dari caleg tersebut.

Padahal kalo melihat dari KPU tentang surat suara, foto dari masing-masing caleg tersebut tidak terpasang. Yang ada hanya no partai, Lambang partai, no urut caleg dan nama caleg tersebut.

Hal ini berbeda dengan kertas surat suara pada pemilu 2004 lalu, dimana masing-masing caleg terpasang foto dan nama dengan jelas.

Tapi untuk kali ini, justru foto dari masing-masing caleg tersebut tidak terpasang, hanya no urut dan nama saja yang akan kita temukan nanti di surat suara.

Disini, mungkin kita harus jeli melihat sedikit permasalahan seperti ini. Karena bisa saja persepsi masyarakat bahwa nantinya di surat suara akan terpasang foto masing-masing caleg, padahal tidak terpasang sama sekali.

Kalo mau sekarang dari masing-masing caleg lebih fokus untuk mempromosikan dirinya dengan memajang nama dan no urut caleg yang lebih jelas, lebih besar tanpa harus ada foto.

Mungkin foto diperlukan saat ini, hanya untuk sekedar mengenalkan kepada asyarakat siapa caleg tersebut, wajahnya seperti apa, dan fotonya seperti apa.

Tapi perlu digaris bawahi lagi, bahwa foto yang beredar saat ini, tidak akan ditemukan dalam surat suara, yang ada hanya nama dan no urut caleg saja.

Hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat terutama para pemilih, sehingga jangan sampai mereka punya anggapan bahwa foto dari masing-masing caleg tersebut akan muncul di kertas suara seperti pada pemilu 2004 lalu.

Nah, disinilah para caleg juga harus jeli memperhatikan detail seperti ini, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencoblosan oleh maryarakat. Caleg juga harus bisa membantu KPU untuk mensosialisasikan hal ini, paling tidak memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Jadi caleg juga jangan hanya sekedar berpromosi saja, tanpa mengenal atau mengetahui ketentuan yang berlaku dari KPU.

Pilihan saya….dari Partai Eceran no besar dengan urutan no lima.

Mungkin dengan cara seperti ini bisa lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat,walaupun itu tanpa menampilkan foto dalam media promosinya.

Untuk para caleg selamat berpromosi, lakukan dengan sopan, cari peluang sebanyak mungkin yang membuat anda bisa semakin dikenal oleh masyarakat, tapi yang paling penting, jangan pernah anda tinggalkan pendukung anda yang telah memilih anda.

Posting kali ini sebenarnya ada sedikit bantuan dari rekan mang yang sangat berkesan bagi mang yaitu Brother JohN. Kemarin beliau sms dan memberikan sedikit catatan untuk mang kembangkan menjadi bahan posting di blog mang ini. Nuhun pa…….

Setelah beberapa waktu yang lalu, KPU telah menetapkan pemenang tender untuk pengadaan surat suara pada pemilu legislatif yang akan datang, kini muncul kekuatiran dari KPU soal pencetakan surat suara itu sendiri.Kalo tidak salah nantinya surat suara pada pemilu legislatif ini, akan berukuran cukup besar dari surat suara pada pemilu tahun 2004 yang lalu.

Hal ini karena peserta pemilu juga bertambah menjadi 44 partai, dan masing-masing partai mencantumkan nama-nama calegnya, sesuai daerah pemilihan.

Yah, nama-nama caleg ini akan muncul dalam surat suara pemilu, inilah yang sebenarnya agak merepotkan dan sekaligus bikin pusing bagi pemilihnya.

Sekedar info aja, nantinya surat suara ini akan berukuran kurang lebih sebanyak sembilan partai kesamping dan lima urut partai kebawah, kurang lebih setengah halaman koran biasa.

Di setiap daerah pemilihan, tidak semua ada partai dan calegnya, nah didaerah pemilihan yang tidak terdapat partai peserta pemilu ini, nantinya akan di blog warna hitam, sehingga jumlah partainya tetap sama.

Maksudnya, bila partai no 3 tidak ada di daerah pemilihan anda, maka partai tersebut dalam surat suara tidak akan dihapus, tapi tetap muncul, hanya saja diberi warna hitam alias di tutup.

Ini dimaksudkan untuk tidak merubah tata letak dari urutan partai tersebut.

Sebagaimana diketahui, soal surat suara ini, sangat rentan terhadap berbagai kritikan dan sasaran empuk dari para peserta pemilu. Ada saja alasan yang membuat kecurigaan terhadap surat suara tersebut.

Sehingga hal ini terkadang akan menjadi sarana yang empuk bagi partai untuk mengajukan gugatan atau apapun bentuknya bila ternyata partainya tidak memperoleh suara yang diharapkan.

Bila surat suara hanya berisi gambar-gambar partai saja, tanpa ada nama-nama caleg, mungkin ukurannya bisa hanya setengah halaman koran. Ini akan lebih praktis dan tentunya proses pencetakannya akan lebih cepat.

Tapi itu tidak akan terjadi di Indonesia ini, karena sekarang pemilu menganut sistem bebas memilih dan di pilih, sehingga masing-masing partai akan menampilkan jagoan-jagoan untuk dipilih dalam pemilu nanti.

Para jagoan-jagoan inilah yang nantinya akan turut mendukung perolehan suara untuk partai.

Namun para caleg sekarang benar-benar bertarung untuk mendapatkan peroleh suara terbanyak. Karena peraturan ini sudah disempurnakan dalam undang-undang pemilu yang sekarang.

Artinya, masing-masing caleg sekarang bisa memdapat peluang yang sama untuk memperoleh kursi di DPR. Karena peroleh suara untuk caleg di hitung berdasarkan suara terbanyak.

Selain itu soal caleg perempuan juga mendapatkan tempat yang sama, karena adanya ketentunya 30% harus mewakili caleg dari wanita. Sehingga masing-masing partai juga telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan caleg wanita sebanyak 30 persen dari total caleg pada partainya.

Caleg perempuan kalo dilihat secara undang-undang, mempunyai peluang yang cukup besar untuk duduk di kursi DPR, baik pusat maupuan tingkat I dan tingkat II.

Karena adanya ketentuan soal 30% caleg harus berasal dari kaum perempuan, sehingga perolehan suara di DPR juga harus mencantumkan 30% suara perempuan.

Ok…buat caleg perempuan, selamat deh, semoga anda mempunyai kesempatan yang cukup luas untuk memperjuangkan hak-hak anda sebagai kaum perempuan di negeri ini.

Kembali ke soal surat suara KPU.

Berapapun jumlah partainya, berapapun jumlah caleg yang akan di cantumkan dalam surat suara, jelas surat suara merupakan alat bukti yang sah untuk menentukan perolehan suara dari masing-masing partai dan caleg.

Tapi surat suara juga menjadi sarana yang paling efektif untuk menyerang KPU, terutama oleh para peserta pemilu yang tidak mendapatkan suara yang diharapkan.

Mengingat pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi, adalah wajar bila KPU merasa kuatir bila proses pencetakan surat suara tidak dapat sesuai target yang diharapkan.

Terutama dari segi waktu pelaksanaan yang terlalu mepet, dan juga kendala dalam soal distribusi surat suara ke masing-masing KPUD hingga ke tingkat desa-desa di seluruh Indonesia ini.

Jangan salah, soal surat suara ini juga, rentan terhadap tindakan korupsi, karena itu sudah pasti THE BIG BOSS KPK dan ICW akan memantau terus setiap tindakan tersebut terutama dalam proses pelelangan dan penetapan pemenang tender surat suara.

The Big Boss akan memantau proses pengadaan surat suara ini, tapi sang Boss tidak akan memantau atau paling tidak memikirkan bagaimana proses pendistribusian surat suara tersebut hingga sampai ke masing-masing TPS.

Surat suara adalah sarana untuk pelaksanaan pemilu dan termasuk alat negara yang harus dilindungi dan dijaga oleh aparat setempat.

Tapi surat suara juga rentan terhadap berbagai tindakan manipulasi, mulai dari proses pengadaan, pencetakan, pendistribusian dan sebagaimana.

Karena itu, ini semua merupakan dilematis yang harus dihadapi oleh KPU, paling ujung-ujungnya mereka akan berhadapan dengan sang big boss tadi, apapun alasannya, kalo tidak sesuai dengan ketentuan maka akan di tindakan sebagai pelanggaran pidana korupsi.

Apapun alasannya yang terbukti dalam persidangan, sang bis boss sudah memvonisnya sebagai tindakan yang merugikan negara, sehingga harus dijerat dengan UU korupsi, tidak kenal ampun. Mammpus loh……….!!!!

Karena itu, sejak hari ini KPU selalu kuatir kalo membahas soal surat suara, dan selalu menentukan dengan berbagai faktor dan tidak dengan gegabah mengeluarkan setiap ketentuan yang berkaitan dengan surat suara.

Sekarang KPU hanya perlu memantau pelaksanaan proses pencetakan surat suara, agar berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan target, sehingga pada saat pendistribusian surat suara tidak terlambat sampai ke desa-desa.